Website ini bertujuan untuk mengetahui berapa jumlah dan persentase kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2024 Berisi juga data dan web peta Penjelasan mengenai data yang telah diambil
Latar BelakangTingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota dibedakan menjadi 3 bagian yaitu rendah, sedang, dan tinggi.
1. Kabupaten/Kota dengan persentase kemiskinan tinggi (11,8% - 15,7%)
2. Kabupaten/Kota dengan persentase kemiskinan sedang (9% - 12,99%)
3. Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin rendah (4% - 7,9%)
Tingkat Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota dibedakan menjadi tiga, yakni:
1. Kabupaten/Kota dengan TPT Tinggi (> 6%)
2. Kabupaten/Kota dengan TPT Sedang (4-6%)
3. Kabupaten/Kota dengan TPT Rendah (< 4%)
Hasilnya: 1. Pola persebaran kemiskinan dan pengangguran tidak selalu berbanding lurus. Beberapa wilayah memiliki pengangguran rendah tetapi kemiskinan tinggi, seperti pada wilayah Wonosobo (TPT = 4,02%, Kemiskinan = 15,28%), Purworejo (TPT = 3,89%, Kemiskinan = 10,87%), Sragen (TPT = 3,53%, Kemiskinan = 12,41%) 2. Pemetaan SIG dapat membantu mengidentifikasi wilayah mana yang menjadi prioritas. Dengan visualisasi peta tematik, pemerintah dengan lebih mudah dapat mengetahui daerah yang membutuhkan program pengentasan kemiskinan atau penciptaan lapangan kerja.
Hasil pemetaan menunjukkan bahwa beberapa kabupaten/kota di provinsi ini mengalami tingkat pengangguran yang signifikan yang dapat berdampak pada tingkat kemiskinan. Terdapat ketimpangan spasial yang jelas antara kabupaten/kota di Jawa Tengah. Beberapa wilayah memiliki tingkat pengangguran dan kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya, sehingga memerlukan penanganan yang lebih. Kemudian juga pengangguran tidak selalu berbanding lurus dengan kemiskinan. Hal ini terlihat di beberapa kabupaten, seperti Wonosobo dan Sragen, yang memiliki tingkat pengangguran rendah namun persentase kemiskinan tinggi.
1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan akses lapangan kerja melalui program padat karya dan pemberdayaan UMKM terutama di daerah dengan TPT tinggi.
2. Penguatan sektor pendidikan serta pelatihan kerja dan Kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi lokal yang berkelanjutan.