Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Terletak di pesisir utara Pulau Jawa, Semarang merupakan salah satu kota terbesar dan terpenting di Indonesia. Dengan sejarah panjang dan peranannya yang strategis, Semarang dikenal sebagai pusat perdagangan, industri, serta pariwisata.
Memiliki luas wilayah sebesar 373,78 Km² (1,15% luas Jawa Tengah) dengan batasan wilayah:
"Dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG), informasi persebaran dapat divisualisasikan secara interaktif untuk mendukung kebutuhan analisis dan pengambilan keputusan berbasis data spasial."
Pendidikan adalah hak mendasar setiap warga negara, yang dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, yang memastikan setiap individu memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas. Sekolah inklusif menyediakan layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus, memungkinkan mereka belajar bersama teman sebaya di kelas reguler. Hal ini diperkuat dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016.
Implementasi sekolah inklusif di Indonesia menghadapi berbagai tantangan: kualifikasi guru, fasilitas, dan dukungan masyarakat. Data 2020 menunjukkan 5.800 penyandang disabilitas di Semarang, namun upaya pemberdayaan pemerintah 2022–2023 kurang optimal. Akses informasi lokasi fasilitas pendidikan ramah disabilitas juga terbatas. Oleh karena itu, Sistem Informasi Geografis (SIG) sangat penting untuk memetakan area ramah disabilitas dan memudahkan akses informasi.
Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memetakan serta membandingkan sebaran penyandang disabilitas dengan sekolah inklusi di Kota Semarang. Data yang digunakan mencakup data spasial (lokasi geografis dan koordinat) serta data non-spasial (tabel atribut numerik) yang diperoleh melalui teknik studi dokumentasi laporan resmi, studi literatur Data ilmiah, dan pengumpulan data sekunder dari instansi pemerintah.
Proses pengolahan data dilakukan secara sistematis, dimulai dari input data shapefile dan CSV/Excel periode 2022–2023, melakukan georeferensi serta digitasi untuk menyelaraskan koordinat, hingga tahapan join atribut guna menggabungkan data tabular dengan wilayah. Selanjutnya, dilakukan analisis spasial untuk membandingkan sebaran objek antartahun yang diakhiri dengan visualisasi peta tematik berbentuk choropleth guna menyajikan hasil analisis secara informatif.
Berdasarkan data tahun 2022-2023, jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang mengalami peningkatan dari 2.420 menjadi 2.466 orang (naik 1,9%). Meskipun pola distribusi relatif stabil, wilayah seperti Pedurungan (318 orang), Tembalang (307 orang), dan Ngaliyan (294 orang) mencatatkan jumlah tertinggi. Sebaliknya, Kecamatan Tugu tercatat paling rendah dengan 28 orang. Perubahan signifikan terlihat di Ngaliyan (+6,14%) dan Semarang Barat (+8,74%), sementara Semarang Tengah dan Selatan mengalami penurunan.
Pemetaan sekolah inklusi saat ini menunjukkan ketidakteraturan distribusi fasilitas pendidikan. Semarang Barat memiliki jumlah sekolah terbanyak (14 sekolah), disusul Pedurungan (11) dan Banyumanik (10). Namun, wilayah dengan jumlah penyandang yang cukup banyak seperti Semarang Timur (133 penyandang) hanya didukung oleh 2 sekolah, dan Kecamatan Tugu hanya memiliki 1 sekolah, menciptakan ketidakseimbangan akses pendidikan.
Analisis rasio mengungkapkan beban sekolah yang sangat tinggi di Pedurungan, Tembalang, dan Ngaliyan dengan kisaran 37 hingga 61 penyandang per sekolah. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas layanan pendidikan. Di sisi lain, Semarang Barat memiliki rasio yang lebih ringan. Diperlukan kebijakan redistribusi, penambahan sekolah, serta peningkatan kapasitas guru guna menjamin pemerataan layanan pendidikan inklusif di seluruh wilayah Kota Semarang.
Meski Semarang memiliki komitmen kebijakan pendidikan inklusif, implementasi menghadapi ketimpangan spasial antara penyandang disabilitas dan ketersediaan sekolah inklusi. Jumlah penyandang meningkat, namun fasilitas belum merata. SIG membantu memetakan kesenjangan, menunjukkan perlunya redistribusi sekolah, peningkatan aksesibilitas fisik, dan penguatan kapasitas guru pendukung.